"An author should start like he knows everything, proceed like he skips nothing, and finish like he hides something." — David Tandri

Friday, December 28, 2012

Ketika Gaji Selalu Diperdebatkan antara Angka dan Kepuasannya


“It is difficult to get a man to understand something when his salary depends upon his not understanding it."
— Upton Sinclair


• Intermeso

Sebuah kabar melegakan akhirnya berhasil direguk para buruh, setelah bergerah-gerah menyulut api demonstrasi selama kurun waktu lebih kurang 1 bulan, tertanggal sejak medio November 2012. Berbagai titik strategis publik di kota Medan sempat dijajah dan digerogoti para buruh demi menyuarakan kenaikan UMK Medan, mulai dari kantor walikota dan Gubsu, kawasan konsentrasi industri seperti KIM, gerbang tol dan pelabuhan, pusat perkantoran dan bundaran kota, atau sekadar raun-raun massal (menggelar long march) hingga memicu kepadatan akut di jalan raya dan mengakibatkan lalu lintas harian menjadi timpang!

Hal lain yang juga menarik untuk disimak dalam salah satu gelombang pasang demonstrasi terbesar di kota Medan tahun 2012 ini (setelah insiden “Innocence of Muslims”) adalah munculnya aksi solidaritas dadakan, di mana massa (demonstran) secara eksplosif melakukan sweeping ke areal pabrik dan pergudangan, dan memaksa para pekerja/buruh yang masih menjalankan tugas untuk ikut berdemo. Alasan mereka sederhana, “Jangan mau dibodoh-bodohi! Kalau tuntutuan disetujui, gaji kalian kan naik juga.” (Harian Analisa, 20 November 2012)

Tidak jelas apakah ajakan itu memang dimaksudkan untuk memperjuangkan nasib sesama buruh, atau sekadar menggalang kekuatan dalam rangka unjuk ricuh menggedor benteng kebijakan Dewan Pengupahan kota Medan. Atau... semata-mata demi selip-mangkir sejenak dari pekerjaan? Namun pastinya, arus massa yang merembes bak air bah itu telah menyebabkan aktivitas beberapa perusahaan (terpaksa) mengalami hibernasi, khususnya operasional teknis yang berhubungan langsung dengan akses darat seperti delivery dan ekspedisi. Belum lagi tindak kekerasan brutal yang terjadi seperti merubuhkan gerbang kompleks pergudangan di kawasan Kayu Putih, pelontaran batu di Jalan Yos Sudarso, hingga bentrok fisik dan baku murka dengan pekerja setempat.

Yang tak kalah mengejutkan, yaitu ketika buruh mencetuskan tuntutan revisi UMK Medan yang mencapai hingga Rp 2,8 juta. Wow! Fantastis! Angka yang sesungguhnya bahkan jauh melebihi standar penggajian untuk tenaga kerja sekelas fresh graduate (S-1) di perusahaan besar dan multinasional sekalipun! Sementara para buruh justru mengejar animo pemerintah dan perusahaan tentang kelayakan gaji mereka dengan gaya vandalisme preman yang sama sekali tidak bisa dihargai profesionalismenya. Sikap yang sejatinya berisiko menyakiti objektivitas angka Rp 2,8 juta itu sendiri. Maka berkaca pada ungkapan Upton Sinclair, atas dasar pengertian apa buruh dapat merekomendasikan angka “gombal” dan sensasional seperti itu?

Uniknya, para buruh malah tampak sangat cepat terpuaskan ketika Rahudman Harahap akhirnya melakukan “buka dasar”, dan UMK Medan yang baru berhasil dirombak menjadi “hanya” Rp 1.650.000; naik Rp 190.000 (13%) dari angka semula yang bercokol di Rp 1.460.000 (2012). Dengan kenaikan yang hanya Rp 190.000 (jika dibandingkan dengan jarak permintaan awal senilai Rp 2,8 juta), ternyata cukup untuk membubarkan koloni massa yang selama sebulan terakhir sudah berjibaku berlumur terik dan todong-menodong kepal di jalanan; seakan-akan ada kucuran harapan baru yang menyegarkan menjelang rapel gaji tahun depan. Di sinilah agaknya, kecermatan para buruh dalam memahami aturan penetapan gaji di perusahaan perlu ditinjau lebih lanjut. Benarkah gaji Rp 2,8 juta adalah sebuah angka proposal yang ideal dari tataran klasifikasi seorang buruh? Tentu, tak terhindar pula bagi para tenaga kerja lainnya secara umum, di mana persoalan keadilan gaji selalu diperdebatkan antara angka dan kepuasannya, saban bulan dan tahun berjalan.


• Gaji dan jungkat-jungkit neraca kepuasan karyawan

Gaji! Sebuah kata yang mengandung perspektif rancu ketika diinterpretasikan secara individual dan kolektif, di mana ekspektasi karyawan sebagai pribadi yang selalu over-estimated (mengimpikan gaji tertinggi), bertentangan telak dengan ekspektasi kolektif (dalam hal ini perusahaan) yang bersifat under-estimated (berusaha menerapkan gaji dengan ransum seminimal mungkin).

Dalam dinamika dunia karier yang begitu kompleks—adanya berbagai peran dan jabatan, kerangka dan muatan tugas, serta simpul-suwir karakter manusia—objektivitas penetapan gaji adalah misi yang mustahil untuk diseimbangkan dan dipuaskan secara massal. Itu sebabnya, perdebatan mengenai gaji kebanyakan hanya bertahan sebagai gunjingan (black issue), karena pada dasarnya setiap karyawan mengandung nafsu superioritas terpendam yang mendambakan untuk dijunjung dan diakui, termasuk soal gaji. Tak ayal, gaji menjelma sebagai topik yang sangat sensitif, tabu dan terkadang grogi untuk dibicarakan di lingkungan kantor demi menghindari kecemburuan dan keretakan teamwork.

Ironisnya, ketidakpuasan terhadap gaji lebih sering disebabkan ketidakpahaman karyawan yang bersangkutan terhadap prinsip objektivitas gaji itu sendiri. Hampir semua perusahaan besar dan bonafide selalu rutin mengadakan survei kepuasan karyawan setiap tahunnya, yang salah satu materi utamanya adalah mengenai kepuasan karyawan terhadap gaji. Namun sangat disayangkan, survei tersebut tidak sekaligus meneliti seberapa jauh karyawan telah memahami prinsip objektivitas gaji yang sesungguhnya, sehingga survei tersebut hanya menjadi sekumpulan skor ambisius berdasarkan kacamata pribadi karyawannya semata (subjektif), dengan akumulasi tingkat kepuasan, emosi dan ketamakan yang berbeda-beda pula.

Kesilapan kaprah ini kemudian menggiring para karyawan secara polos mengait-kaitkan parameter yang sebenarnya tidak berhubungan sama sekali dengan layak tidaknya gaji yang diberikan perusahaan. Lazimnya, ada dua paradigma usang yang menjangkiti pola pikir karyawan setiap kali topik tentang kelayakan gaji diperdebatkan.

Pertama, kelayakan gaji berdasarkan kebutuhan hidup. Pada praktiknya, ungkapan “kebutuhan hidup” ini lebih sering dipersepsikan sebagai “kesejahteraan hidup”, khususnya untuk status karyawan yang sudah berumah tangga namun (masih) berjabatan rendah. Karyawan yang demikian biasanya merumuskan takaran gajinya berdasarkan biaya kebutuhan hidupnya (cost of living) selama sebulan. Jika gaji yang diterima dapat mendempul celah kebutuhan bulanannya, barulah gajinya dianggap layak dan memenuhi syarat kesejahteraan karyawan.

Tak dapat dipungkiri memang, kodrat hidup patriarkis telah menyebabkan pria memikul beban nafkah yang lebih besar daripada wanita. Begitu pula halnya dengan keran pasar yang terus-menerus didera inflasi, membuat gaji seolah-olah menjadi bibit musiman yang mesti terus diperbaharui kesuburannya. Namun perlu diingat bahwa definisi gaji adalah pembayaran/kompensasi atas manfaat yang diberikan karyawan kepada perusahaan dalam rangka menjalankan usahanya. Faktanya, perusahaan hanya mendapatkan manfaat kerja dari karyawan yang bersangkutan, bukan dari istri, anak maupun anggota keluarga karyawan yang lain. Jadi tidaklah tepat jika menyeret faktor kebutuhan rumah tangga pribadi sebagai indikator kelayakan suatu gaji, karena rumah tangga karyawan dan rumah tangga perusahaan adalah dua siku yang berbeda.

Jikapun perusahaan menyertakan tunjangan maupun program kesejahteraan karyawan dalam kebijakan remunerasinya, misalnya tanggungan biaya bersalin istri dan pengobatan (medical care) anggota keluarga, hal itu semata-mata hanyalah goodwill dari perusahaan dalam rangka mengasah semangat dan loyalitas kerja dari karyawannya, bukan harga baku yang wajib disegel mati. Begitupun pengadaan goodwill ini harus memerhatikan proporsi modal perusahaan, karena jelas UMKM tidak akan sanggup menyediakan fasilitas “kehangatan” seperti ini.

Ini bukan sebuah kenyataan kejam terhadap ketenagakerjaan, melainkan sebuah kenyataan ekonomis yang natural di mana pun perusahaan di dunia. Perusahaan adalah badan usaha yang bersifat profit-oriented—di mana grafik produktivitas dan biaya wajib berbanding sesenjang-senjangnya—sehingga perlakuannya terhadap kesejahteraan hidup harus dibedakan dari badan nirlaba seperti yayasan.

Bagaimanapun, cara terbaik untuk memenuhi periuk harian dan melejitkan kualitas hidup adalah dengan berusaha meningkatkan kapasitas kinerja maupun kemampuan diri (self-development). Bukankah semakin besar manfaat yang dapat diberikan karyawan untuk perusahaan, semakin tinggi pula kompensasi (gaji) yang akan diterima?

Salah satu contoh nyata untuk membuktikan prinsip tabur-tuai “manfaat” di atas, beberapa bank bahkan menerapkan sistem gaji berjenjang yang memungkinkan karyawan bagian penjualannya bebas memilih gaji yang diinginkan, dengan jarak setiap jenjangnya bisa berkisar hingga Rp 2 juta. Namun hal itu bukannya tanpa ganjaran! Tentu, semakin tinggi gaji yang dipilih, semakin tinggi pula pagu target yang mesti diraup karyawan yang bersangkutan. Singkat kata: prestasi menentukan apresiasi, keringat pangkal nikmat!

Selanjutnya paradigma kedua, yaitu kelayakan gaji berdasarkan masa kerja. Sering ada kekecewaan yang mengganjal tatkala seorang karyawan yang sudah mengabdi berlarat-larat di suatu perusahaan, namun kadar genjot gajinya dirasa tak juga memuaskan. Dengan kata lain, karyawan tersebut hendak mempertanyakan “harga” loyalitasnya kepada perusahaan. Apabila “pertanyaan” ini tidak segera terjawab, dampak kronis yang biasanya meletup saban penghujung bulan adalah meluapnya turnover (perputaran “tongkat estafet” karyawan) yang keluar-masuk secara berantai.

Data mencatat, tingkat kenaikan gaji pada tahun 2010 rata-rata 9,4%, dan sedikit memuai di angka 10,3% pada tahun 2011, berbanding dengan gejolak rutin inflasi yang bertengger di sumbu 5,13% pada 2010 dan 5,38% pada 2011. Prinsipnya, jika secara kasat mata persentase kenaikan gaji lebih tinggi daripada pertumbuhan inflasi, maka dapat disimpulkan bahwa karyawan sama sekali tidak mengalami degradasi kesejahteraan hidup. Justru sebaliknya, adanya surplus tambahan akan membuka peluang menabung yang lebih besar bagi karyawan yang bersangkutan.

Walaupun data di atas bersifat nasional dan kurang mencerminkan akurasi pemetaan gaji riil di lapangan—terutama untuk UMKM di daerah—hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan utama untuk mengeluhkan proporsi kenaikan gaji berdasarkan rekor masa kerja, jika pola loyalitas yang selama bertahun-tahun hanya sibuk berkejaran dengan inflasi tidak dibarengi dengan pendakian karier seperti kenaikan jabatan/promosi! Mengutip sebuah ungkapan kritis dari Albert Einstein, bagaimana mungkin kita mengharapkan hasil yang berbeda dengan melakukan satu cara yang sama dan berulang-ulang?

Dalam tataran manajemen perusahaan, definisi loyalitas bukan semata-mata artian bekerja dalam waktu yang lama, sehingga hubungan tersebut wajib dipandang menjadi sebuah kekariban dan mendapat perlakuan khusus dari perusahaan, dalam hal ini gaji. Meskipun perusahaan dibangun dari serangkaian diagram jabatan yang saling tindih-menindih hingga mencuatkan kasta-kasta seperti top management dan bottom management, pada dasarnya tidak ada kecondongan prioritas dalam hal pemberian dan kenaikan gaji, tidak peduli selama apa pun seorang karyawan telah membetahkan dirinya di perusahaan.

Loyalitas yang tepat bagi perusahaan adalah loyalitas yang berbasis pada konsistensi kinerja dari karyawannya, di mana selama jejak kariernya karyawan yang bersangkutan dapat menunjukkan akselerasi kualitas yang positif baik soft skill maupun hard skill. Karyawan yang demikian akan senantiasa menjadi kawah potensi yang aktif bagi perusahaan dalam menjerang aktivitas bisnisnya. Sebaliknya, jika selama perputaran roda kariernya seorang karyawan hanya menunjukkan repetisi yang stagnan, loyalitasnya justru hanya akan menjadi pemborosan anggaran bagi perusahaan akibat harus terus merevisi gaji karyawan tersebut setiap tahun tanpa mendapatkan imbas manfaat yang setimpal. Bahkan jika karyawan seperti itu keluar dari perusahaan, hal itu tidak diperhitungkan sebagai turnover karena memang tidak menimbulkan kehilangan apa-apa bagi perusahaan (nothing to lose).

Sementara dari sisi karyawan, loyalitas baru bisa mencapai klimaksnya apabila karyawan tersebut telah “pindah kursi” menuju tangga karier yang lebih tinggi di perusahaan. Selanjutnya? Usah lagi khawatir, sebab gaji mentereng dan berbagai seri tunjangan plus fasilitas bernas lainnya akan menyusul dengan sendirinya tanpa perlu didesak, digertak, apalagi dihebohkan.


• Penutup

Setiap orang tentu mendambakan punya postur gaji yang menawan. Bahkan pejabat tampuk sekelas CEO dan direktur pun tak mungkin luput dari fantasi muluk soal gaji, sebagaimana pula para buruh yang nekat “mengibarkan handuknya” setinggi Rp 2,8 juta. Sayangnya, gaji bukan sarana kompensasi yang bisa diputuskan hanya berdasarkan asas simpati belaka, tetapi harus merujuk pada seberapa kompetitifnya suatu profesi (bakat).

Buruh yang kebetulan tergolong dalam segmen tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah profesi yang tingkat kompetitifnya paling tawar dibandingkan tenaga kerja terdidik seperti akuntan, bankir, pengacara dan tenaga kerja terlatih seperti mekanik, koki, dan teknisi, yang notabene perlu menghabiskan biaya pendidikan/pelatihan dalam usaha mencapai kematangan ilmunya. Sekadar informasi, standar gaji awal untuk seorang sarjana lulusan S-1 saja di Medan baru berkisar Rp 1,8 juta—Rp 2,5 juta (tergantung posisi & perusahaan), sehingga tidak logis adanya jika buruh sampai memelas gaji Rp 2,8 juta hanya demi alasan kesejahteraan hidup.

Alih-alih sekadar menggugat tanpa berbuat, mengeluh tapi kisruh, adalah lebih bijak jika karyawan/buruh terlebih dahulu berintrospeksi menggodok bobot talenta diri dan memupuk konsentrasi penuh pada penetrasi karier, serta menghindari adegan-adegan yang destruktif seperti berkubang di jalanan, meraung-raung hingga mengacak arus lalu lintas dan akhirnya memucatkan atmosfer bisnis di kota Medan. Percayalah, sikap itu jauh lebih elegan dan bebas dari kesan pemerasan barbar berkedok demonstrasi.***

Medan, 06 Maret 2012

Wednesday, September 19, 2012

Bagai Berharap Pedas pada Sambal



Adalah sebuah refleks tekstual, bahwa sastra telah mengalami mutasi hebat sejak berkurun-kurun regenerasi waktu. Tentu, perubahan itu membuktikan bahwa sejatinya sastra juga merupakan watak seni yang terus berbenah, walau mengharap kesempurnaan pada sastra adalah mustahil adanya.

Saya menyebut sastra sebagai watak seni, karena sastra merupakan seni-kelola sebab dan akibat yang paling progresif dibandingkan dengan ragam seni lainnya, sebut saja seni rupa, seni tari maupun seni musik. Bahkan seni drama/teater sendiri juga merupakan titisan gerak dan mimik dari skenario yang adalah buah-benih sastra.

Tata kelola sebab-akibat tersebut kemudian memungkinkan sastra melahirkan pergumulan antara tradisi dan ambisi yang disebut konflik. Selanjutnya, pada konflik inilah terkandung adanya potensi kebijaksanaan (yang direkomendasikan), atau dalam konteks sosial-budaya disebut juga dengan local wisdom. Adanya tumbuh-kembang watak ini menunjukkan bahwa sastra tak serta-merta kepolosan mata pena belaka, tetapi juga melibatkan isu-isu reaktif di dalamnya. Atas dasar keunggulan inilah, sastra hadir dan terus meremajakan wataknya menjadi sebuah pasar yang sangat menarik untuk digarap, sekaligus disingkap. Nah!

Ada pasar, tentu ada profesi, sebab tak ada pasar yang berharap tuntas seketika. Salah satu profesi jangkar pada dunia “kang-ouw” sastra adalah kritikus, yang bertugas menjamin taji kreativitas tetap bernas. Kritikus merupakan gardu mutu bagi lalu lintas sastra yang dikemudikan seorang penulis.

Pertanyaannya: seperti apakah mutu menampakkan dirinya di hadapan sastra? Sementara sastra sebagai seni, kita tahu, juga termasuk produk modis yang jangkauan seleranya tak selalu sepadan dari mata ke mata. Pun belum ada teori resmi yang mengatur soal timbang-mutu sastra. Hak prerogatif selalu bermuara pada kajian pembaca pribadi (termasuk kritikus). Jika demikian adanya, bukankah sastra telah menjerumuskan makna hakiki “kritik” yang seharusnya menjadi sumber objektivitas sebuah karya sastra? Maka ketika objektivitas gagal, sastra pun berpotensi hanya menjadi rekreasi tekstual belaka.

Ini risiko! Kita dapat melihat kesenjangan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya, di mana seorang kritikus yang sesungguhnya adalah pemufakat kritik yang subjektif, mencoba mengurai urat-sendi karya sastra yang presisi mutunya justru bersifat relatif! Seperti apakah karya sastra yang bagus, dan mana pula yang tak bagus? Tak ada yang mampu menjawab, selain hanya dapat “pasrah” dengan selalu mengumbar-umbar bahwa keberadaan karya sastra memang penting, terutama bagi dinamika kehidupan sosial yang binal.

Ketiadaan pedoman mutu yang berujung pada ketiadaan prosedur kritik yang baku, sedikit banyak membuat kritikus gagal berkritik dengan tepat. Perbedaan sudut pandang kritikus bisa jadi melewatkan dan menyia-nyiakan bibit kritis sebuah karya, dikarenakan masing-masing kandungan utamanya tidak kebagian porsi kajian dan pendalaman yang seimbang.

Pada genre cerpen misalnya, sebagian kritikus bahkan cukup “nekat” untuk merilis sebuah kritik hanya berancangkan kajian terhadap plot mentah (plot bawaan dari cerpen), artinya kritikus hanya merintis kritiknya berdasarkan arus-arus plot yang kasat mata. Plot yang sudah ada hanya direkondisi dengan simpulan nalarnya sendiri, yaitu menceritakan ulang tokoh, konflik dan suasana yang tanpa dikritik pun sebenarnya pembaca sudah tahu jelas apa yang dimaksud.

Seorang kritikus dituntut kepekaan empirisnya dalam menggunakan sekaligus kacamata ekstrinsik dan kacamata intrinsik, bukan hanya melakukan visualisasi terhadap teks! Bukankah sebuah tulisan yang baik, tak perlu lagi menyebut kata “marah” untuk menggambarkan kondisi marah? Jadi untuk apa kemarahan itu dibahas jika sudah sedemikian gamblangnya dapat teridentifikasi mata telanjang orang awam sekalipun?

Idealnya, kritik sastra itu menggabungkan inteligensi sastra itu sendiri dan juga inteligensi sosial. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, sastra adalah sebuah watak seni yang di dalamnya terkandung mekanika konflik dan psikis. Jadi sesungguhnya sastra tak semata-mata mengajarkan pesan kearifan, tapi juga risiko! Risiko inilah yang perlu dianalisis rantai sebab-akibatnya dengan menggunakan inteligensi sosial berdasarkan logika konflik yang diciptakan oleh cerpenis. Jika ini berhasil, maka sastra dapat memaksimalkan peran edukatifnya sebagai tindak pencegahan (preventif), bukan lagi sekadar berupa “retorika” fiktif belaka!

Itu sebabnya saya sangat setuju dengan Yulhasni yang berpendapat bahwa kritik sastra perlu dipublikasikan dengan siklus yang lebih awet, kalau perlu dibukukan. Ya, kita memang perlu memperpanjang daur hidup sastra agar tidak sekadar dimuat, dikritik, lalu diloak. Itu pun haruslah kritik yang betul-betul menghasilkan kejelian sastrawi, karena itulah yang membedakan hakikat “profesi” dengan “konsumsi” (kritikus dengan pembaca/publik). Profesi bekerja dengan data (riset), sementara konsumen bekerja dengan naluri (insting). Jangan sampai kedua posisi ini bertukar hanya karena kritikus lebih menggunakan insting daripada data (riset), karena hanya itulah satu-satunya pendekatan terbaik untuk menyelamatkan kritikus dari kegamangan spesifikasi mutu sastra.

Memang, ketika mutu jadi kekangan, kritik bukan lagi suatu pekerjaan mudah. Ganjarannya adalah polemik. Namun bukan berarti pula kritik itu harus dimudahkan, bagai berharap pedas pada sambal. Bukan pekerjaan kritikus untuk meneliti sifat-sifat yang sudah ada/tersedia, melainkan apa yang dapat digali, diciduk, bahkan disaring dari muatan-muatan laten yang belum kelihatan.

Lihat cerpen “Cut Merampok Tuhan” karya S Satya Dharma (Rebana, 26 Agustus 2012). Sepintas sudut, pembaca tentu akan berpikir bahwa cerpen itu tak lebih dari kisah cinta picisan belaka, rewel, bahkan judulnya tidak relevan. Sekali lagi, itu kalau sepintas, jika dikilas secara kasat mata. Namun siapa sangka, S Satya Dharma justru menggunakan teknik yang begitu cerdas dalam mengimplementasikan visi cerpennya?

Kisah cinta itu hanya dimanfaatkan sebagai tameng untuk menggiring latar peristiwa yang sesungguhnya jauh lebih tragis ke hadapan pembaca, yaitu gejolak sosial (akibat kudeta GAM) yang bahkan tak mampu mengizinkan hak hidup paling sederhana untuk tumbuh sedikit pun, yaitu “cinta” (perdamaian). S Satya Dharma hendak mengkritik kegagalan peradaban modern yang makin jauh dari belas-simpati dan rasa tanggung jawab, dibuktikan dengan ungkapan, “Peradaban macam apa yang membiarkan orang-orang menderita atas nama cinta?”.

Mengenai judul, S Satya Dharma juga sangat piawai “mengelabui” pembaca, antara makna “menggugat” dengan “merampok”. Perampokan apa yang dilakukan oleh Cut, sementara di sepanjang cerita Cut hanya sibuk menggugat nasib dan Tuhan? Padahal morfem “Cut” lebih mengacu pada personifikasi dari Aceh (NAD) daripada sesosok wanita, yang kemelut perangnya telah merampok “Tuhan” yang ternyata adalah personifikasi dari keadilan (bukankah Tuhan Maha Pengadil?). Kehilangan keadilan dipersepsikan sebagai kehilangan “Tuhan”, alih-alih mengira “Tuhan” itu sebagai simbolisasi agama! Dan yang terpenting adalah S Satya Dharma telah mengingatkan kita akan risiko perang, bukan risiko asmara!

Cerpen di atas hanyalah satu contoh bias dari sekian banyak cerpen yang memerlukan interpretasi serius dan saksama, agar mata panah kritik tidak salah sasaran dan justru mencederai tujuan karya itu sendiri.

Tak dapat dipungkiri, kegagapan dalam apresiasi sastra tak lepas dari andil kurikulum pelajaran Bahasa Indonesia dalam mengajarkan teknik apresiasi yang keliru. Saya teringat betul dengan tugas apresiasi sastra di sekolah, ketika masih menyadap ilmu di bangku SMA. Betapa menyedihkan, ketika siswa hanya diajarkan untuk mengkaji unsur-unsur intrinsik karya sastra dengan mencari kata kunci yang langsung terpapar pada badan teks, semisal “Ayahnya sombong” (dianggap sebagai watak tokoh), “udaranya sejuk” (dianggap sebagai suasana), atau “berdiam di kaki gunung” (dianggap sebagai setting). Jika tujuan apresiasi karya sastra hanya untuk menyisir kulit ari paragraf dan sisik cerita, buat apa pula ada kritikus? Cukup sajalah editor!

Pencarian kata kunci seperti itu juga telah menyebabkan siswa menjadi pasif dan cenderung silap dalam mengenali watak tokoh, padahal watak tokoh yang paling akurat baru dapat ditentukan ketika tokoh mulai menghadapi intervensi konflik, karena itulah titik di mana tingkat kebijaksanaan tokoh dinilai. Jadi bukan “kesombongannya” yang perlu untuk dinotifikasi.

Tak ayal, dengan teknik pengajaran seperti itu, sejak dini siswa sudah berkesan jenuh pada sastra, dan akhirnya berkembang menjadi stigma bahwa sastra sudah dianggap selesai apabila “morfologi teks” sebuah karya sudah habis diidentifikasi. Tak ada peluh analisis yang menetes di situ. Sederhana dan (hampir) tidak berkhasiat apa-apa! Maka jangan heran bila mayoritas lulusan sekolah formal lebih mahir menulis surat lamaran kerja daripada menulis sebuah cerita.

Efeknya masih berlanjut, ketika daya selam kritik sastra yang dangkal membuat mutu penulis dalam berkarya ikut melorot. Ditambah lagi, orientasi pesan sastra yang ambigu telah menyebabkan persepsi bahwa sastra itu bersifat fleksibel, dapat dimaknai sesuka hati sesuai selera pembaca. Ini tercermin paling jelas pada genre puisi. Karena bentuknya yang paling singkat dibanding prosa, banyak penulis yang memanfaatkan celah “kemudahan” ini dan faktor “kebebasan” sastra untuk menulis puisi asal jadi dan asal galau, dengan ungkapan-ungkapan kontras yang akhirnya terjebak oksimoron konyol, lalu berlindung di balik fleksibilitas sastra itu sendiri.

Setidak-tidaknya, inilah peringatan bagi kita, betapa vitalnya peran kritikus sebagai cagar sastra dalam menjaga dan mengulas komposisi karya secara benar, sebab tanpa kita sadari, kritik mereka kerap dijadikan sebagai tolok ukur bagi penulis pemula dalam menaksir jenjang mutu karyanya. Kedangkalan kritik tentu akan menghasilkan didikan sastra yang tumpul pula. Kita jelas tak berharap, juga tak puas, jika di tengah pamor pasar yang terus berbenah, sastra hanya dikenang sebatas sengat pedas pada sambal, jauh meninggalkan alu-lesung dan rempah-bumbunya.***

Medan, 19 September 2012

Wednesday, May 02, 2012

Problematik Plagiarisme, Konotasi Pleidoi dan Pengaruh Reputasi Penulis



Agaknya, ingatan para penyigi fiksi di teras sastra Indonesia belum keburu tanggal tajinya dari polemik sengit yang sempat mencuat tentang kredibilitas cerpen berjudul Dodolitdodolitdodolibret karya Seno Gumira Ajidarma (SGA) yang memenangkan penghargaan cerpen terbaik Kompas tahun 2010. Sekadar tumpang lintas perkara, cerpen karya penulis yang didapuk sebagai Gadjah Mada-nya sastra Indonesia itu, diduga punya “keterkaitan” yang sangat intim dengan cerpen Three Hermits karya cerpenis kondang Rusia, Leo Tolstoy (1828–1910). Ya, saya sebut saja sebagai “keterkaitan”, karena hingga saat ini pun, belum jelas juntrungnya berkenaan dengan “keterkaitan” itu, apakah memang menjurus pada corong plagiarisme, atau malah sebaliknya, justru presumsi itulah yang terlalu prematur dan ambisius untuk ditodongkan ke kening publik dan penulisnya sendiri.

Bayangkan betapa mirisnya persoalan tadi, hingga melecut Akmal Nasery Basral—penulis novel Anak Sejuta Bintang—untuk langsung mengupas habis tunas temuannya ini pada dini hari, hanya berselang beberapa jam usai menghadiri malam anugerah cerpen pilihan Kompas 2010 tanggal 27 Juni 2011 lalu. Dalam catatan yang dia posting di akun facebook-nya, Akmal menilai ada gejala kemiripan yang akut pada tataran konsep dan plot, bahkan akhiran cerita antara cerpen SGA dan cerpen Tolstoy.

Dari segi faedah intrinsiknya, keduanya sama-sama membobol tabir isu sosial tentang konteks seni peribadatan umum yang kerap diukur dengan cara berdoa yang benar. Secara esensial, mereka hendak melangsir pesan moral bahwa tujuan religiositas tidaklah tepat jika dihayati hanya sebatas syariat, yang mana mentah-mentah dilihat dari cara berdoa yang benar, dan jika terwujud pada suatu tingkat yang sempurna, maka umat yang bersangkutan akan memperoleh kemampuan untuk berjalan di atas air.

Adapun pesan moral cerita ini bukanlah lagi sesuatu yang baru, malah telanjur klise karena sudah banyak termaktub dalam cerita-cerita maupun kisah sufi yang telah lebih dulu eksis, yang juga menyatakan jika kualitas tertinggi keberagamaan adalah sekadar membuat orang bisa berjalan di air, maka ikan pun mampu melakukannya. Mungkin, tersebab menyadari keklisean ini, kedua penulis baik SGA maupun Tolstoy, sama-sama sudah memacak tiang ancang dengan menyematkan sebait takrif pada cerpennya.

Pada cerpen SGA, takrif itu dilarung di akhir cerita, dengan isinya, “Cerita ini hanyalah versi penulis atas berbagai cerita serupa, dengan latar belakang berbagai agama di muka bumi.” Sementara pada cerpen Tolstoy, letak takrifnya persis di haluan naskah sebelum cerita dimulai, namun takrifnya hanya berupa cangkokan dari salah satu nats Alkitab, yaitu Matius 6: 7-8.

Berhubung jejak hayat Tolstoy yang jauh lebih lampau dibanding SGA, maka cerpen Tolstoy sebagai karya pertama dapat kita bebaskan dari dugaan imitasi, kendati ide—sekali lagi ide, bukan plot—karyanya sendiri juga tidak sepenuhnya orisinal karena dibiakkan dari nats Alkitab, mungkin pula terinjeksi ilham dari kisah-kisah sufi yang telah klise tersebut. Yang murni merupakan tenunan mata pena Tolstoy hanyalah plot dan akhiran cerita, yang ternyata muncul lagi “replikanya” satu abad kemudian pada cerpen garapan SGA.

Dalam observasinya, Akmal Nasery Basral mencatat sedikitnya ada 8 kesamaan ciri cerita, mulai dari penokohan, setting, plot, konflik hingga penutupnya. Sebaliknya, Edi Sembiring justru menyanggah adanya dugaan plagiarisme dengan mengusung 6 perbedaan yang tersembul pada denah ceritanya, yang sebetulnya lebih bertumpu pada jumlah tokoh yang diragamkan, latar belakang profesi tokoh, kredo dasar tokoh serta setting awal tempat tokoh sentral itu memulai cerita.

Sementara itu, pada “meja sidang” yang lain, AS Laksana justru mengandalkan takrif yang disusupkan SGA di tapak cerita untuk memutihkan tuduhan plagiarisme ini. Takrif itu dianggapnya sudah menjadi afirmasi awal bahwa cerpen yang dirakit tersebut memang bukan karya orisinal penulis.

Secara konseptual, saya tidak mungkin memaparkan observasi tersebut dengan rinci di sini. Jadi, jika pembaca membutuhkan referensi untuk komparasi kritis, kedua cerpen tersebut dapat dengan mudah disuling di internet, maupun pada Djoernal Sastra “Boemipoetra” edisi Agustus–Oktober 2011 yang bahkan dengan cermat melampirkan edisi cerpen Three Hermits dalam bahasa pabriknya, yaitu bahasa Inggris.

Kasus SGA vs Tolstoy ini pun acap membuat orang jadi teringat pada kasus sebelumnya yang hampir sama—juga terjadi di Kompas—di mana pada tanggal 30 Januari 2011, Kompas “kebablasan” dengan memuat cerpen Perempuan Tua Dalam Rashomon karya Dadang Ari Murtono (DAM) yang konon memiliki kadar kekembaran yang sangat identik dengan cerpen Rashomon karya penulis Jepang, Akutagawa Ryunosuke. Celakanya, cerpen yang telah dimuat Kompas tersebut sudah termuat sebelumnya di Lampung Post, tanggal 5 Desember 2010.

Kontan saja, protes publik pun berhamburan dalam menanggapi kerutan kasus ini. Pro dan kontra saling sabung untuk mempertahankan teritori objektivitas masing-masing. Beberapa sastrawan tenar bahkan mengecam keras sikap tercela DAM yang malah berusaha menyelamatkan pamornya hanya dengan menyebut sebuah kata “adaptasi (karya)”. Ya, kendati Kompas mencabut pemuatan cerpen ini kelang seminggu kemudian (namun tidak disebutkan alasan pencabutannya apakah karena pemuatan ganda atau jeratan plagiat), publik kadung mempertanyakan fungsi filterisasi dapur redaksi Kompas dalam mengayak kualitas cerpen yang layak muat.

Problem tersendiri yang menurut saya simpulnya masih suwir sampai saat ini adalah: (1) apa sesungguhnya standardisasi baku untuk mengetuk palu plagiarisme sastra itu sendiri; (2) dosis kemiripan seperti apa yang tepat divonis sebagai plagiarisme; dan (3) apakah kemiripan tersebut dapat begitu saja dikabulkan publik berkat adanya sebait takrif singkat yang dipagar di beranda cerita? Sama halnya dalam menetapkan pagu hukum untuk pornografi, sulit ditemukan indikator yang tepat untuk proses justifikasi pelakunya.

Tentu saja, dalam sastra tidak dapat dilakukan uji genetik untuk membuktikan kemiripan sebagaimana dalam bidang medis. Sastra adalah model penciptaan yang bersifat tekstual dan merupakan produk linguistik dengan fleksibilitas bahasa dan makna yang sangat tinggi, kalau urung disebut tak terbatas. Pada genre sastra tertentu, puisi misalnya, pakem-pakem gramatika bahkan tidak berlaku sama sekali karena telah dinetralisir oleh keberadaan majas sebagai bunga bahasa (simak puisi Afrizal Malna dengan jukstaposisinya yang sureal). Tak ayal, karakter kelenturan sastra inilah yang dapat dengan mudah dipelintir menjadi sebuah karya baru oleh para plagiator, hanya dengan mengganti kemasan arinya, ataupun melakukan substitusi diksi jika genre sastra yang direplikasi adalah puisi.

Tidak ada karya sastra yang dipatenkan, ataupun diregistrasi dalam konteks hukum HKI, menjadi suatu kepasrahan fenomena yang patut disesali. Dalam sastra, hanya ada satu cara memperoleh paten secara swadaya, yaitu ketika tulisan tersebut telah dipublikasi. Itu pun sebaiknya disertai dengan penanggalan naskah, agar orisinalitasnya tidak tersalip oleh karya orang lain yang berpeluang saling berbagi kemiripan, berhubung dalam sastra faktor kebetulan dapat saja bersifat relatif. Selain tentu, karena karya yang dikirim ke media juga mesti menuruti markah antrian, lantas siapa yang berani menduga karya semirip apa yang dapat saja muncul sebelum karya kita sempat dimuat?

Syukur-syukur jika sebuah karya dapat melejit dan dikenal luas oleh umum, sehingga identitas karya tersebut tidak hanya “terdaftar” pada media yang bersangkutan, melainkan tampil menjadi jargon publik, bahkan mewakili personifikasi dari penulis itu sendiri. Lihat saja ketenaran klausa “aku ini binatang jalang” yang tanpa saya sebut pun berasal dari siapa, Anda pasti sudah tahu nama penulisnya. Jika secara kebetulan Anda menjumpai ada tulisan lain yang menyelipkan sepatah klausa itu saja, apalagi jika dijadikan penggalan utama, secara psikologis tentu akan terbit pertautan batin menuju merek “Chairil Anwar”, dan seketika itu juga pasti akan langsung timbul pikiran bahwa telah terjadi “pengalihan” mutu kreativitas orang lain untuk menyukseskan mutu kreativitas pribadi penulisnya.

Kondisi yang sama berlaku pula untuk nama “Sukab”, yang saking tenarnya, oleh sebagian orang justru diyakini sebagai personifikasi dari SGA sendiri. Padahal, “Sukab” itu hanyalah nama fiktif yang terinspirasi dari nama salah seorang aktivis bengkel teater pimpinan Rendra, pada masa pementasan Mastodon dan Burung Kondor (1974). Nama itu kemudian diimplementasikan SGA menjadi nama tokoh dalam berbagai ceritanya, karena menurut pengakuan SGA sendiri ia malas jika harus mengarang nama baru untuk setiap cerita yang ditulisnya. SGA juga tidak menjaga konsistensi karakter tokoh “Sukab” ini, karena “Sukab” pernah dimainkan sebagai remaja 17 tahun, pemuda parlente, penggiring bola absurd, atau bahkan hanya numpang papas. Pernah juga mengalami kematian.

Begitulah keampuhan reaksi publik yang ternyata mampu bermanfaat sebagai sarang labelisasi karya yang sejatinya fana. Namun persoalannya, apakah “berkah” labelisasi semacam ini juga dapat teraup oleh para penulis yang gaung popularitasnya masih tumpul di teras publik? Kembali plagiarisme menjadi momok yang sangat berpotensi untuk “dilegalisasi” di tengah kelengahan status, bukan? Bahkan mungkin, jika disadari pun adanya kemiripan penuh, dengan modal apa seorang penulis dapat mengklaim bagian karyanya yang direpetisi orang lain, tanpa reputasi memadai?

Kesenjangan laten inilah yang perlu didempul dengan aturan tentang plagiarisme yang lebih detail, sebab kita tahu, ganjaran terhadap plagiarisme masih terlalu lunak jika nama penulis yang bersangkutan sekadar disumpal pada keran pemuatan media penderita. Sementara terlalu keji pula adanya, jika “izin publikasi” penulis tersebut malah dimatikan total, sehingga puberisasi kreativitas sebagai hak asasi manusia yang paling innocent dalam hal ini juga turut soak.

Maka, bertolak dari “chaos” ini, banyak kalangan yang mempertanyakan, mengapa cerpen Dodolitdodolitdodolibret tetap dimuat, bahkan kembali dimenangkan sebagai cerpen terbaik tahunan, meskipun sudah terjangkit protes karena mengandung “keterkaitan” yang begitu kasat mata dengan cerpen Three Hermits. Dalam kapasitas sebagai kurator senior untuk rubrik cerpen Kompas yang diyakini sebagai barometer mutu sastra koran Indonesia, benarkah mereka sama sekali tidak menyadari hal ini yang bahkan sensitivitasnya begitu jelas di mata publik? Tidakkah mereka menyimak takrif yang sudah dipaparkan SGA, yang semestinya dapat dimaknai sebagai pengakuan bahwa cerpen yang bersangkutan bukan karya orisinal? Wajar jika akhirnya sampai muncul dugaan bahwa keputusan pemuatan/pemilihan cerpen ini lebih disebabkan reputasi dan popularitas penulisnya belaka, yaitu SGA. Sebab kalau tidak, akankah Kompas tetap tertarik dan memuat cerpen “salinan” yang sama, jika penulisnya adalah “pengunjung” baru?

Sebuah pleidoi konyol datang dari Edi Sembiring yang berdalih tentang praktik contek-cantol karya SGA vs Tolstoy ini. “Ini semua kisah yang memang perlu berkali-kali dituliskan dalam judul-judul cerpen atau khotbah yang berbeda-beda. Masih dibutuhkan puluhan atau malah ribuan kisah sama sepanjang zaman untuk mengingatkan kita pada kedahsyatan atau kekuatan doa oleh karena iman.”

Jika kita mengkaji kembali komentar Edi Sembiring, terkesan seakan-akan sastra adalah sebuah produk statis yang boleh diulang-alik hanya demi mensugesti masyarakat tentang nilai-nilai kearifan hidup, sehingga kasus kemiripan cerpen SGA yang dianggapnya sebagai revitalisasi dari cerpen Tolstoy adalah siklus pembinaan sastra yang sah. Lalu, apa jadinya jika kemiripan seperti ini justru dimanipulasi oleh oknum tertentu demi profit personal? Maka di sini, terjadi kerancuan fatal dalam menyikapi kemiripan ini. Dikatakan bijak, jika kemiripan itu dinavigasikan untuk proses pencerahan sosial. Namun, kalaulah sebaliknya, bijakkah ia jika diteropong dari segi eksklusivitas karya dan kodrat kreativitas?

Jika dalam penanggulangan plagiarisme selalu dibuntuti pleidoi-pleidoi yang dikonotasikan dengan begitu halus untuk memutus “silsilah” karya, mau jadi apa fetus sastra kita ke depannya? Sementara kemiripan itu sendiri juga sangat relatif untuk dapat terjerat oleh kode etik sastra yang juga hanya dianut secara turun-temurun tanpa adanya suatu klausul resmi dan suspensi tegas.

Saat-saat seperti ini, sesungguhnya publik sangat mengharapkan SGA untuk dapat membuka suara berkaitan dengan polemik karyanya ini. Namun sang patih sastra itu ternyata cuma kalem-kalem wae. Satu-satunya yang terekspos oleh Butet Kartaredjasa—itu pun karena kebetulan duduk bersebelahan saat malam anugerah tersebut—yaitu selepas SGA turun panggung menanggung piala, dia hanya berucap singkat, “Wueleeeh... piye ta iki, bukan cerita asli kok malah menang." Kalau memang begitu, lalu mengapa dia masih mengirimkannya ke media? Mengapa ketika urat ketus publik sudah jegang parah, seorang doktor sastra malah pangling dan tiba-tiba menjadi seorang flâneur yang murtad?

Aih!***

Medan, 02 Mei 2012


* esai ini pernah dimuat di Rubrik Rebana, Harian Analisa (Medan), tanggal 20 Mei 2012

Tuesday, March 06, 2012

Relevansi Penyesuaian Skala Pencurian Terhadap Rasa Keadilan Sosial


(Sebuah Retrospeksi atas Perma Nomor 02/2012 tentang Batasan Tipiring)


“The number one rule of thieves is that nothing is too small to steal."
— Jimmy Breslin


Tepat tanggal 27 Februari 2012 lalu, Harifin Andi Tumpa (ketua Mahkamah Agung) menandatangani Perma (Peraturan Mahkamah Agung) nomor 02/2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Perma ini merupakan renovasi dari peraturan-peraturan lawas dalam KUHP, khususnya tentang pencurian, yang dianggap tidak relevan lagi dengan agresivitas ekonomi saat ini, dan tentu menularkan pengaruh besar terhadap eskalasi nilai objek (properti) barang yang dicuri, motif mencuri dan juga sasaran pencurian.

Masyarakat tentu masih mengingat dengan ketat, bagaimana seorang pelajar di Palu sampai divonis 5 tahun penjara, gara-gara (hanya) mencuri sandal jepit seorang Briptu yang dipapar di luar pagar rumahnya. Konon harga sandal jepit itu hanya berkisar Rp 30.000, sehingga masyarakat menilai kasus pencurian itu tidaklah perlu sampai diungkit ke pengadilan, apalagi sang pelaku yang notabene masih berstatus pelajar harus dikerangkengkan.

Kasus pencurian “kecil” di atas bukanlah yang pertama kalinya terjadi di Indonesia. Masih banyak kasus pencurian yang skalanya hampir setara, hanya saja dengan objek curian yang berbeda, misalnya kakao, kartu perdana operator, piring sampai bawang merah. Namun rata-rata kasus seperti ini selalu jatuh pada putusan pengadilan, sehingga timbullah rasa ngilu pada seluruh perangkat sosial yang ada. Agaknya persepsi mereka adalah: hukum Indonesia terlalu membesar-besarkan masalah yang kecil, dan mengecilkan masalah yang malah berdaya rusak besar. Maka pada tahap selanjutnya, aksi pencurian yang sejatinya termasuk salah satu tindakan kriminal menurut KUHP harus ditandingkan proporsinya dengan rasa keadilan sosial.

Kali ini, terasa kepekaan hukum pada tataran MA mulai berfungsi. Terbukti dengan dirilisnya Perma 02/2012 tersebut, boleh dibilang sebagai salah satu upaya legislasi yang perlu diapresiasi. Substansi dari Perma tersebut adalah merevisi nilai objek yang dikategorikan sebagai pencurian ringan dari Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2,5 juta. Artinya, setiap aksi pencurian dengan nilai objek barang di bawah Rp 2,5 juta tidak akan dikenakan jerat tahanan, melainkan hanya diproses oleh hakim tunggal dengan prosedur Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP.

Revisi ini ditimbang penting oleh MA berhubung nilai Rp 250 itu adalah nilai yang sudah ditetapkan jauh pada kurun waktu yang lama sekali, yaitu tahun 1960. Saat itu, nilai yang ditetapkan MA berpatok pada harga emas yang hanya berkisar Rp 50.510,80 per kilogram atau setara dengan Rp 50,51 per gramnya (data dari Museum Bank Indonesia). Sementara harga emas per tanggal 03 Februari 2012 sudah menjorok pada angka Rp 509.000 per gram. Jadi, ada kesenjangan sekitar 10.077 kali lipat antara kedua nilai emas itu. Jarak inilah yang akhirnya mendasari MA untuk “melonggarkan” angka Rp 250 menjadi Rp 2,5 juta, sesuai dengan perkalian 10.000 lipat yang sengaja disederhanakan demi alasan kemudahan matematis.

Dengan adanya revisi ini, maka pasal-pasal yang nilainya turut disesuaikan bukan hanya pasal 364 KUHP, tetapi juga pasal 373 tentang penggelapan ringan, pasal 379 (penipuan ringan), pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual), pasal 407 ayat 1 (perusakan ringan) dan pasal 482 (penadahan ringan). Begitu juga seluruh nilai denda yang tercantum pada pasal-pasal tersebut turut dibiakkan dengan kelipatan 10.000 kali. Maka setelah mencerna keterangan ini, kita jadi maklum mengapa selama ini penuntut umum (PU) terpaksa mendakwa tersangka dengan pasal 362 KUHP—sebagaimana pada kasus pencurian sandal jepit—karena batasan pencurian ringan yang selama ini diatur pada pasal (alternatifnya) 364 KUHP terlalu minim, yaitu hanya untuk objek yang nilainya di bawah Rp 250.

Sejalan dengan revisi ini, misi dari MA adalah untuk mengarahkan seluruh aksi pencurian ringan agar cukup diadili saja dengan pasal 364 KUHP dengan kategori tindak pidana ringan (lichte misdrijven). Selain alasan ini, langkah MA ini juga bertujuan untuk memangkas anggaran, waktu, tenaga dan juga penyimpangan persepsi publik atas kasus-kasus yang semestinya tidak perlu beredar di meja pengadilan. Lebih membahagiakan lagi, kalau kasus-kasus demikian bisa langsung diredam lewat jalur damai atau melalui musyawarah yang berbasis pada adat/budaya setempat.

Di satu sisi, Perma ini memang merupakan terobosan yang signifikan dalam rangka merevitalisasi rasa keadilan sosial bagi masyarakat, meski evaluasi ini sendiri juga sudah terlalu telat untuk baru teridentifikasi setelah 52 tahun. Persoalannya lagi, implementasi Perma tersebut belum tentu arif dan efektif, karena tampaknya Perma tersebut terlalu mengerdilkan persepsi dari pencurian itu sendiri, belum lagi mengkajinya terhadap kandungan-kandungan laten lainnya seperti dampak kenaikan limit pencurian dan efek jera pencuri yang sudah pasti lolos dari hukuman penjara.

Layaknya buah simalakama, keberadaan Perma ini terkesan malah mengotak-kotakkan persepsi terhadap definisi pencurian. Dari segi peradilan, tentu Perma ini dapat menjadi navigasi hukum yang lebih rapi, memudahkan kerja penuntut dan juga para pelaku yudikatif di pengadilan, sekaligus tentu, membersihkan meja pengadilan dari berkas-berkas kasus yang terlalu sepele untuk disidangkan. Namun dari segi normatif dan juga adat, bukankah pencuri tetaplah pencuri, yang mengakuisisi milik orang lain tanpa permisi? Jadi dengan jarak limit pencurian yang semakin lapang, secara tidak langsung Perma ini telah mengkategorikan pencuri menjadi 2 segmen yang berbeda, yaitu (1) pencuri yang layak diadili, dan (2) pencuri yang layak “dimaafkan”.

Dengan jaminan lolos dari hukuman tahanan, pencuri mana yang tidak kegirangan mengembangkan “kariernya”? Bukankah pertanggungjawaban kriminal dalam bentuk denda lebih bertendensi sebagai sekadar alternatif, dibanding dengan kungkungan penjara yang sudah pasti terasa lebih menggertak karena membekukan napas pelakunya sehingga terasa seperti mati koma, hidup tapi tanpa hak gerak? Apalagi dengan kenaikan limit pencurian yang semakin tinggi berjinjit, tentu akan menyebabkan semakin banyak jenis dan kelas barang yang dapat dicuri, tanpa terkena sanksi maksimal. Lalu untuk apa hukum diciptakan, jika hanya bertujuan mengurangi frekuensi sidang, bukan mengurangi kuantitas pelakunya?

Kerancuan lainnya adalah pancangan skala nominal pencurian yang berpedoman pada harga emas agaknya terlalu konyol, biarpun harga yang menjadi referensi adalah harga pasar terbaru. Tidak semua pencuri selalu mencuri emas, begitu pula harga objek curian yang umum terjadi tidaklah selasak fluktuasi harga emas. Apalagi harga emas tidak semata-mata hanya nilai yang melekat pada emas itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh kekuatan relatif dari mata uang yang diikutinya. Sementara itu, di tengah merangkaknya nilai emas, secara alami nilai sebagian komoditas lainnya justru menyusut, dan tentunya juga memiliki potensi paling besar untuk dicuri. Sebut saja ponsel. Dengan fluktuasi surut, bukan tidak mungkin seorang pencuri berkesempatan “memiliki” ponsel yang awalnya berharga Rp 3 juta, namun turun menjadi di bawah Rp 2,5 juta. Seakan-akan, Perma ini adalah rancangan ekonomis yang turut mensejahterakan karier pencuri, yaitu dengan memperluas peluang kemewahan yang dapat dicicipinya, sekali lagi, tanpa sanksi maksimal.

Pada tahap makro, skala Rp 2,5 juta itu harus dihantui lagi oleh satu gejala ekonomi yang tidak terlepas dari dunia kriminal, yaitu inflasi! Alih-alih harus terus menyesuaikan skala adil-tak-adil sebuah pencurian dengan valuasi emas, adakah MA sudah mempertimbangkan faktor inflasi yang efeknya jauh lebih terasa pada kondusivitas publik? Rasanya bukanlah cara yang strategis, apabila MA harus terus memodifikasi batasan skala pencurian ringan hanya karena indikator yang dipakainya mengacu pada fluktuasi nilai pasar komoditas tertentu.

Amir Syamsudin, Menteri Hukum dan HAM, malah menanggapi Perma ini dengan mengatakan, “Pada umumnya pelaku kasus pelanggaran hukum tipiring adalah orang yang ekonominya lemah sehingga lebih (terjaga) keadilannya.” Masalahnya, belum tentu orang yang ekonominya lemah juga mencuri barang yang nilainya rendah, justru semakin lemah ekonomi seseorang, bisa melecut motif untuk melakukan pencurian besar guna mendempul kesenjangannya.

Sebagaimana ungkapan Jimmy Breslin pada awal tulisan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pencuri selalu mencari objek yang termahal untuk dicuri, sekaligus objek yang termudah untuk dicuri. Teori pencurian selalu berbanding lurus dengan harga (termasuk harga jual kembali/resell), menyusul yang kedua adalah kualitas dan yang menempati posisi terakhir adalah fitur/fungsi. Jadi, menyamakan kategori pencuri dengan taksasi angka tertentu sejatinya adalah bumerang, alih-alih ingin menghargai keadilan sosial, yang ada justru memicu distorsi sosial karena meruyaknya tingkat pencurian di masyarakat.
Mestinya penangkaran keadilan sosial dimulai dengan prinsip grass-root management (manajemen akar rumput), yaitu dengan mencegah masalah, bukan malah mengatasi masalah. Neraca keadilan baru bisa seimbang jika pemerintah dapat meremajakan iklim sosial di negeri ini, bukan dengan perombakan regulasi dadakan yang standar pagu pidananya ambigu pula.

Intinya, Perma ini tidak layak jika hanya berdiri sendiri, melainkan perlu ada perangkat lain yang mendukungnya dari segala aspek. Cakupannya harus lebih spesifik, seperti imbauan dari Kapolri agar Perma ini juga mengatur tentang pencurian oleh anak di bawah umur. Rencana pemerintah untuk turut mengombinasikan Perma ini dalam KUHP ataupun dengan menjadikannya RUU tersendiri patut didukung, karena Perma ini teramat rentan adanya jika hanya berjalan sendirian di tengah koridor yang penuh dengan kecurigaan dan kesamaran karakter pencuri berkedok kriminalitas modern.***

Medan, 06 Maret 2012


* esai ini pernah dimuat di Rubrik Opini, Harian Analisa (Medan), tanggal 16 Maret 2012

Tuesday, December 27, 2011

Tips Menjawab Diplomatis Saat Wawancara Kerja



Bagi para pemula yang baru terjun ke dunia karier, pasti merasakan banyak keraguan dan kebutaan tentang seluk-beluk dan kualifikasi kerja yang ideal. Status awal yang hanya berlabel fresh graduate membuat mereka sulit untuk meraba tuntutan dan kompleksitas dunia kerja, sehingga mereka pun sulit mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang ada. Tidak ada petunjuk, tidak ada pengalaman dan tidak ada kepastian tujuan, tak pelak membuat dunia kerja terasa menjadi begitu menakutkan untuk dijajaki hanya dengan modal kepolosan sertifikat dan ijazah.

Ya, jujur saja memang, pada tahap yang signifikan, dunia kerja bisa jadi amat sangat menakutkan, bahkan terkesan ganas karena ternyata dunia karier juga mengandung politik. Namun tenang, kondisi ini adalah iklim yang hanya akan dirasakan oleh para pelaku karier yang sudah mencapai tahap profesional. Tentunya para pemula tidak akan secepat itu terlibat dalam medan persaingan seperti itu. Pada kesempatan ini penulis akan lebih memfokuskan pada persiapan awal yang wajib diperhatikan oleh para pemula, agar bisa sukses menyelami karier baru mereka.

Tantangan yang pertama sekali akan menjajal nyali para pemburu gaji adalah pada saat sesi wawancara kerja. Sesi ini bisa jadi cukup menakutkan bagi beberapa orang, bahkan untuk pekerja yang sudah beberapa kali berpindah perusahaan, tergantung perkembangan mental dari orang yang bersangkutan. Biasanya, ketangguhan yang dibawa pada saat wawancara selalu bergantung pada tingkat kepercayaan diri. Namun jangan terburu-buru untuk bangga terhadap prestasi akademik Anda pada saat sekolah/kuliah dulu, karena belum tentu kepiawaian akademik Anda akan terpakai pada saat terjun dalam dunia kerja.

Tingkat kesulitan wawancara yang dihadapi dapat bergantung pada tiga hal, yaitu skala perusahaan tempat Anda melamar kerja, bidang dan jabatan yang Anda pilih, serta yang terakhir adalah modal personal Anda sendiri. Pada tahap ini faktor yang bekerja paling dominan adalah batin, sementara fisik juga tidak kalah pentingnya untuk menyenangkan mata dari sang pewawancara. Jadi sebelum memulai interaksi pertama dengan calon pewawancara, siapkanlah batin Anda terlebih dahulu agar tidak mengalami “skakmat” saat ditanyai.

Meskipun Anda datang sebagai seorang pemula, tapi Anda bisa saja menutupi kepolosan Anda dengan cara menjawab yang diplomatis. Bedakanlah antara diplomatis dengan bermulut besar, karena diplomatis adalah tanda dari orang yang memiliki konsep dan rancangan kilat dalam memberikan respon, dan yang terpenting adalah dapat dipertanggungjawabkan. Di bawah ini, penulis menyertakan beberapa panduan mengenai cara menjawab diplomatis pada saat interview, baik bagi para pemula maupun untuk para perintis karier lanjutan yang masih gamang dalam menghadapi wawancara kerja. Pertanyaan-pertanyaan yang dipilih sudah diseleksi berdasarkan frekuensi yang paling sering muncul pada saat wawancara kerja dan biasanya berlaku pada hampir semua perusahaan.


1. Apa motivasi utama Anda dalam bekerja?

– Motivasi utama saya jelas adalah untuk pengembangan karier, sekaligus untuk mengembangkan diri dalam bidang pekerjaan yang saya geluti.

Pertanyaan ini adalah senjata ampuh dari para pewawancara untuk mengukur tingkat kedewasaan Anda dalam membuat suatu pola pikir. Apalagi jika Anda datang sebagai pemula, maka pola pikir Anda akan dinilai, apakah Anda masih terikat dengan keremajaan masa sekolah Anda, atau Anda sudah betul-betul cukup matang untuk siap terjun ke dunia kerja. Sering kali, pertanyaan ini mengelabui beberapa pemula hingga mereka selalu menjawab bahwa motivasi mereka bekerja adalah karena ingin mendapatkan penghasilan. Anda akan menjadi amat sangat konyol kalau sampai menjawab demikian, karena itu berarti pola pikir Anda masih terlalu fokus pada kepentingan materi pribadi, dan bukannya fokus pada pengalaman dan masa depan Anda. Pahamilah bahwa berpikir adalah soal jarak, dan Anda dapat memilih untuk menjadi seseorang yang berpikiran pendek atau berpikiran panjang.


2. Apa alasan Anda mengundurkan diri dari perusahaan sebelumnya?

– Saya ingin mencoba kesempatan untuk berkarier di level yang lebih tinggi sehingga hal itu akan memberikan pengaruh yang lebih signifikan untuk pengembangan diri dan karier saya sendiri

Jangan pernah meceritakan kasus Anda di perusahaan lama sebagai alasan mengundurkan diri karena hal itu hanya akan menjatuhkan kesan terhadap disiplin Anda. Begitu juga halnya, jangan pernah memberikan jawaban yang terlalu umum dan biasa seperti, “Karena saya ingin mencari pekerjaan yang lebih baik”, atau “Karena saya merasa tidak bisa berkembang di perusahaan lama.” Interviewer yang cermat akan menilai Anda sebagai seorang yang banyak mengeluh dan tidak dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan kerja. Hindari menjelek-jelekkan perusahaan lama Anda, karena Anda justru akan dipandang sebagai orang yang rawan bencana dan riskan untuk diterima. Pada prinsipnya, tidak ada orang yang lebih menyalahkan sebuah perusahaan daripada karyawannya sendiri.


3. Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami?

– (khusus untuk perusahaan yang melampirkan identitas pada iklan lowongan kerja, Anda bisa mendapatkan informasi tentang perusahaan melalui internet ataupun langsung dari situs resminya)

Pertanyaan ini adalah untuk menguji seberapa jauh persiapan yang Anda lakukan dalam melamar kerja dan juga untuk melihat seberapa jauh Anda mengenal calon perusahaan baru Anda. Jika Anda memahami calon perusahaan Anda dengan baik, itu akan menimbulkan kesan bahwa Anda adalah seorang yang perhitungan dan teliti sebelum memulai suatu hal, sehingga lamaran Anda tidak akan dinilai sebagai sebuah percobaan asal-asalan, tetapi sudah melalui pertimbangan yang matang. Selain itu, pertanyaan ini juga untuk melihat seberapa jauh Anda ingin tahu tentang calon perusahaan baru Anda, karena keingintahuan Anda akan menjadi simbol dari antusiasme Anda. Pada kenyataannya, Anda tidak akan mungkin bisa menjelaskan semua detil tentang suatu perusahaan. Jadi Anda bisa memulai dengan sedikit menyinggung pengetahuan Anda mengenai visi dan misi perusahaan (menunjukkan seberapa jauh Anda tahu tentang komitmen perusahaan), company profile dan pencapaian-pencapaian yang berhasil diraih perusahaan.


4. Lalu apa yang akan Anda lakukan apabila pekerjaan/kondisi Anda di perusahaan baru ini tidak sesuai dengan keinginan/harapan Anda?

– Beradaptasi!!!

Jangan pernah mengeluh atau menunjukkan tanda-tanda kekerasan hati Anda, tetapi perhatikanlah bahwa pertanyaan di atas sesungguhnya untuk menguji apakah Anda adalah seorang man power yang bisa bekerja dalam waktu yang lama, dan juga bisa bekerja dalam tim atau tidak.


5. Ceritakan mengenai pengalaman Anda pada perusahaan sebelumnya!

– (Fleksibel, tergantung bidang dan pekerjaan Anda)

Deskripsikan pengalaman Anda secara singkat dan jelas. Jangan membicarakan mengenai tugas Anda, tetapi tekankan pada tanggung jawab Anda. Perusahaan tidak perlu tahu Anda pernah mencetak berapa lembar dokumen dalam sehari, tetapi yang penting adalah seberapa besar pengaruh dokumen tersebut bagi pekerjaan Anda. Tambahkan juga beberapa statistik yang berhasil Anda capai pada perusahaan lama (jika ada), misalnya seberapa jauh Anda dapat melampaui target penjualan. Inti dari pertanyaan ini adalah untuk mengetahui seberapa penting keberadaan Anda di perusahaan lama. Jadi jawablah dengan kata-kata yang betul-betul menunjukkan pengalaman Anda, karena pertanyaan ini jugalah yang akan menentukan seberapa jauh perusahaan baru mesti menghargai Anda dalam hal gaji (remunerasi).


6. Apa yang bisa Anda berikan untuk perusahaan kami? Atau apa kelebihan dari Anda yang membuat perusahaan kami harus merekrut Anda?

– Tentu saja, sesi ini baru merupakan kesempatan pertama kita bertemu, jadi belum ada performa kinerja yang sempat untuk saya tunjukkan/berikan sekarang ini. Untuk itu saya tidak akan memformat janji, karena masih terlalu dini. Tetapi jika saya ditanya hal apa yang dapat saya berikan untuk perusahaan, saya akan menjawab: KOMITMEN! Saya datang dengan sebuah tanda tangan pada paket lamaran saya, jadi keputusan untuk melamar kerja di sini adalah sekaligus keputusan untuk berkembang bersama perusahaan.

Jangan pernah menyebutkan prestasi masa remaja Anda ataupun prestasi lainnya yang sama sekali tidak berhubungan dengan pekerjaan Anda di suatu perusahaan. Misalnya juara kompetisi olahraga ataupun seni. Jangan pula menyebutkan kelebihan yang berkaitan dengan karakter karena Anda bisa dinilai sebagai seorang yang subjektif dan membanggakan diri. Misalnya, “Saya adalah orang yang mau bekerja keras, jujur dan bisa bekerja dalam tim”. Jika Anda sampai menjawab demikian, siap-siaplah dihajar kembali dengan pernyataan, “Apa yang Anda jawab tadi memanglah sebuah keharusan, bukan sebuah keistimewaan.


7. Ceritakan mengenai kelebihan dan kelemahan Anda!

– (fleksibel, lihat penjelasan di bawah)

Banyak teman yang bertanya kepada penulis bagaimana cara yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Pertanyaan ini memang agak sulit untuk dijawab dengan jujur, apalagi jika seorang calon karyawan ditanya mengenai kelemahannya. Cara menjawab yang benar sebetulnya adalah dengan memfokuskan pada bidang kerja yang akan Anda masuki, bukan pada hal-hal umum seperti karakter dan nilai akademik yang tidak memiliki kesan apa-apa. Khusus untuk pertanyaan tentang kelebihan, jangan menjawab dengan hal yang umum dan biasa, tetapi jawab sesuai dengan penguasaan Anda terhadap bidang kerja Anda. Bisa juga Anda sampaikan mengenai cara Anda dalam menyelesaikan masalah. Khusus untuk kelemahan, jangan terlalu merendahkan diri sendiri dan jangan menyalahkan pihak lain/lingkungan. Jawaban yang paling diplomatis adalah, “Kelemahan saya adalah sama seperti orang pada umumnya, yaitu keterbatasan saya sebagai manusia untuk bekerja sendiri, sehingga saya tetap butuh dukungan untuk bekerja sebagai sebuah teamwork.”


8. Selain karier apa saja aktivitas Anda yang lainnya?

– (fleksibel, tergantung pada aktivitas Anda)

Pertanyaan ini untuk mengukur seberapa aktif Anda dalam mengisi waktu Anda. Man power yang aktif akan memberi kesan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang dapat memberikan kontribusi lebih dari apa yang ditetapkan atau dirumuskan secara inisiatif. Namun berhati-hatilah, usahakan aktivitas yang Anda sampaikan adalah benar-benar sebuah aktivitas yang menuntut kerja nalar dan pengalaman sehingga Anda akan tampak kritis dan berpotensi, misalnya saja menulis. Perusahaan tidak akan pernah menghargai Anda apabila Anda justru menjawab bahwa Anda sedang aktif menjalani aktivitas fitness.


9. Berapakah gaji yang Anda inginkan di perusahaan baru ini?

– (bertanyalah balik) Berapakah standar gaji awal dari perusahaan untuk posisi yang saya lamar?

Jangan pernah menyebutkan sebuah nominal secara langsung sebelum Anda tahu sistem remunerasi dari perusahaan yang bersangkutan. Sesuaikan dengan standar yang ada dan pengalaman Anda sehingga Anda tidak dirugikan dalam negosiasi gaji. Jangan terlalu pasrah dalam menerima nominal yang ditawarkan. Tetapi usahakan untuk bernegosiasi minimal satu kali dengan margin yang realistis. Jangan segan untuk bertanya mengenai fasilitas ataupun tunjangan lain yang mungkin tersedia, karena perusahaan bukanlah yayasan yang dapat menawarkan diri secara inisiatif kepada Anda, kecuali kalau hal tersebut dikompromikan.


Satu hal yang penting untuk penulis sampaikan adalah penulis tidak pernah merekomendasikan kepada anda untuk menghapal mati seluruh jawaban di atas, untuk kemudian dirapalkan seperti mantra jika kebetulan berjumpa dengan pertanyaan yang sama. Pahamilah bahwa Anda bukan lagi berinteraksi dengan guru, tetapi dengan calon atasan ataupun staf personalia yang akan menentukan nasib perekrutan Anda. Seluruh panduan di atas hanyalah sebagai sebuah gambaran untuk memudahkan Anda dalam menyesuaikan dengan gaya komunikasi Anda.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih lancar dan meyakinkan, Anda dapat berlatih sendiri di depan cermin, karena bagaimanapun, wawancara kerja tetap melibatkan faktor psikologis dan oleh karena itu Anda perlu membiasakan diri. Meski konteks wawancara kerja bersifat formal, namun Anda tidak perlu terlalu canggung dalam berinteraksi. Tidak ada salahnya Anda bercanda dalam tahap yang wajar, ataupun sesekali mengobrol tentang topik di luar wawancara karena trik ini akan membuat suasana wawancara Anda menjadi lebih santai, asal jangan sampai mengabaikan etika.

Konsep wawancara yang penulis sampaikan di atas hanyalah sebuah konsep yang berlaku umum. Masih banyak sistem wawancara lain yang lebih sulit tingkatannya dan membutuhkan trik tertentu, seperti wawancara seleksi (bersamaan dengan kandidat lain), wawancara panel (oleh beberapa pejabat sekaligus), wawancara melalui telepon, wawancara kasus dan wawancara presentasi yaitu dengan cara pelamar mempresentasikan career pitch (rancangan karier) pribadinya di depan panelis.

Apa pun itu, sebagai pemula Anda perlu banyak belajar dan jangan pernah mengukur kemampuan Anda dari masa kerja karena karier adalah sebuah proses yang tidak akan bisa dipelajari dalam waktu singkat. Wawancara merupakan tahap awal yang harus dikuasai dengan memadai, sebelum dapat melangkah pada porsi karier yang lebih jauh. Dengan begitu, Anda baru akan paham seberapa penting keseriusan yang membedakan antara wawancara dengan sebuah sandiwara. Semoga bermanfaat!***

Medan, 27 Desember 2011