"An author should start like he knows everything, proceed like he skips nothing, and finish like he hides something." — David Tandri

Tuesday, March 06, 2012

Relevansi Penyesuaian Skala Pencurian Terhadap Rasa Keadilan Sosial


(Sebuah Retrospeksi atas Perma Nomor 02/2012 tentang Batasan Tipiring)


“The number one rule of thieves is that nothing is too small to steal."
— Jimmy Breslin


Tepat tanggal 27 Februari 2012 lalu, Harifin Andi Tumpa (ketua Mahkamah Agung) menandatangani Perma (Peraturan Mahkamah Agung) nomor 02/2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Perma ini merupakan renovasi dari peraturan-peraturan lawas dalam KUHP, khususnya tentang pencurian, yang dianggap tidak relevan lagi dengan agresivitas ekonomi saat ini, dan tentu menularkan pengaruh besar terhadap eskalasi nilai objek (properti) barang yang dicuri, motif mencuri dan juga sasaran pencurian.

Masyarakat tentu masih mengingat dengan ketat, bagaimana seorang pelajar di Palu sampai divonis 5 tahun penjara, gara-gara (hanya) mencuri sandal jepit seorang Briptu yang dipapar di luar pagar rumahnya. Konon harga sandal jepit itu hanya berkisar Rp 30.000, sehingga masyarakat menilai kasus pencurian itu tidaklah perlu sampai diungkit ke pengadilan, apalagi sang pelaku yang notabene masih berstatus pelajar harus dikerangkengkan.

Kasus pencurian “kecil” di atas bukanlah yang pertama kalinya terjadi di Indonesia. Masih banyak kasus pencurian yang skalanya hampir setara, hanya saja dengan objek curian yang berbeda, misalnya kakao, kartu perdana operator, piring sampai bawang merah. Namun rata-rata kasus seperti ini selalu jatuh pada putusan pengadilan, sehingga timbullah rasa ngilu pada seluruh perangkat sosial yang ada. Agaknya persepsi mereka adalah: hukum Indonesia terlalu membesar-besarkan masalah yang kecil, dan mengecilkan masalah yang malah berdaya rusak besar. Maka pada tahap selanjutnya, aksi pencurian yang sejatinya termasuk salah satu tindakan kriminal menurut KUHP harus ditandingkan proporsinya dengan rasa keadilan sosial.

Kali ini, terasa kepekaan hukum pada tataran MA mulai berfungsi. Terbukti dengan dirilisnya Perma 02/2012 tersebut, boleh dibilang sebagai salah satu upaya legislasi yang perlu diapresiasi. Substansi dari Perma tersebut adalah merevisi nilai objek yang dikategorikan sebagai pencurian ringan dari Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2,5 juta. Artinya, setiap aksi pencurian dengan nilai objek barang di bawah Rp 2,5 juta tidak akan dikenakan jerat tahanan, melainkan hanya diproses oleh hakim tunggal dengan prosedur Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP.

Revisi ini ditimbang penting oleh MA berhubung nilai Rp 250 itu adalah nilai yang sudah ditetapkan jauh pada kurun waktu yang lama sekali, yaitu tahun 1960. Saat itu, nilai yang ditetapkan MA berpatok pada harga emas yang hanya berkisar Rp 50.510,80 per kilogram atau setara dengan Rp 50,51 per gramnya (data dari Museum Bank Indonesia). Sementara harga emas per tanggal 03 Februari 2012 sudah menjorok pada angka Rp 509.000 per gram. Jadi, ada kesenjangan sekitar 10.077 kali lipat antara kedua nilai emas itu. Jarak inilah yang akhirnya mendasari MA untuk “melonggarkan” angka Rp 250 menjadi Rp 2,5 juta, sesuai dengan perkalian 10.000 lipat yang sengaja disederhanakan demi alasan kemudahan matematis.

Dengan adanya revisi ini, maka pasal-pasal yang nilainya turut disesuaikan bukan hanya pasal 364 KUHP, tetapi juga pasal 373 tentang penggelapan ringan, pasal 379 (penipuan ringan), pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual), pasal 407 ayat 1 (perusakan ringan) dan pasal 482 (penadahan ringan). Begitu juga seluruh nilai denda yang tercantum pada pasal-pasal tersebut turut dibiakkan dengan kelipatan 10.000 kali. Maka setelah mencerna keterangan ini, kita jadi maklum mengapa selama ini penuntut umum (PU) terpaksa mendakwa tersangka dengan pasal 362 KUHP—sebagaimana pada kasus pencurian sandal jepit—karena batasan pencurian ringan yang selama ini diatur pada pasal (alternatifnya) 364 KUHP terlalu minim, yaitu hanya untuk objek yang nilainya di bawah Rp 250.

Sejalan dengan revisi ini, misi dari MA adalah untuk mengarahkan seluruh aksi pencurian ringan agar cukup diadili saja dengan pasal 364 KUHP dengan kategori tindak pidana ringan (lichte misdrijven). Selain alasan ini, langkah MA ini juga bertujuan untuk memangkas anggaran, waktu, tenaga dan juga penyimpangan persepsi publik atas kasus-kasus yang semestinya tidak perlu beredar di meja pengadilan. Lebih membahagiakan lagi, kalau kasus-kasus demikian bisa langsung diredam lewat jalur damai atau melalui musyawarah yang berbasis pada adat/budaya setempat.

Di satu sisi, Perma ini memang merupakan terobosan yang signifikan dalam rangka merevitalisasi rasa keadilan sosial bagi masyarakat, meski evaluasi ini sendiri juga sudah terlalu telat untuk baru teridentifikasi setelah 52 tahun. Persoalannya lagi, implementasi Perma tersebut belum tentu arif dan efektif, karena tampaknya Perma tersebut terlalu mengerdilkan persepsi dari pencurian itu sendiri, belum lagi mengkajinya terhadap kandungan-kandungan laten lainnya seperti dampak kenaikan limit pencurian dan efek jera pencuri yang sudah pasti lolos dari hukuman penjara.

Layaknya buah simalakama, keberadaan Perma ini terkesan malah mengotak-kotakkan persepsi terhadap definisi pencurian. Dari segi peradilan, tentu Perma ini dapat menjadi navigasi hukum yang lebih rapi, memudahkan kerja penuntut dan juga para pelaku yudikatif di pengadilan, sekaligus tentu, membersihkan meja pengadilan dari berkas-berkas kasus yang terlalu sepele untuk disidangkan. Namun dari segi normatif dan juga adat, bukankah pencuri tetaplah pencuri, yang mengakuisisi milik orang lain tanpa permisi? Jadi dengan jarak limit pencurian yang semakin lapang, secara tidak langsung Perma ini telah mengkategorikan pencuri menjadi 2 segmen yang berbeda, yaitu (1) pencuri yang layak diadili, dan (2) pencuri yang layak “dimaafkan”.

Dengan jaminan lolos dari hukuman tahanan, pencuri mana yang tidak kegirangan mengembangkan “kariernya”? Bukankah pertanggungjawaban kriminal dalam bentuk denda lebih bertendensi sebagai sekadar alternatif, dibanding dengan kungkungan penjara yang sudah pasti terasa lebih menggertak karena membekukan napas pelakunya sehingga terasa seperti mati koma, hidup tapi tanpa hak gerak? Apalagi dengan kenaikan limit pencurian yang semakin tinggi berjinjit, tentu akan menyebabkan semakin banyak jenis dan kelas barang yang dapat dicuri, tanpa terkena sanksi maksimal. Lalu untuk apa hukum diciptakan, jika hanya bertujuan mengurangi frekuensi sidang, bukan mengurangi kuantitas pelakunya?

Kerancuan lainnya adalah pancangan skala nominal pencurian yang berpedoman pada harga emas agaknya terlalu konyol, biarpun harga yang menjadi referensi adalah harga pasar terbaru. Tidak semua pencuri selalu mencuri emas, begitu pula harga objek curian yang umum terjadi tidaklah selasak fluktuasi harga emas. Apalagi harga emas tidak semata-mata hanya nilai yang melekat pada emas itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh kekuatan relatif dari mata uang yang diikutinya. Sementara itu, di tengah merangkaknya nilai emas, secara alami nilai sebagian komoditas lainnya justru menyusut, dan tentunya juga memiliki potensi paling besar untuk dicuri. Sebut saja ponsel. Dengan fluktuasi surut, bukan tidak mungkin seorang pencuri berkesempatan “memiliki” ponsel yang awalnya berharga Rp 3 juta, namun turun menjadi di bawah Rp 2,5 juta. Seakan-akan, Perma ini adalah rancangan ekonomis yang turut mensejahterakan karier pencuri, yaitu dengan memperluas peluang kemewahan yang dapat dicicipinya, sekali lagi, tanpa sanksi maksimal.

Pada tahap makro, skala Rp 2,5 juta itu harus dihantui lagi oleh satu gejala ekonomi yang tidak terlepas dari dunia kriminal, yaitu inflasi! Alih-alih harus terus menyesuaikan skala adil-tak-adil sebuah pencurian dengan valuasi emas, adakah MA sudah mempertimbangkan faktor inflasi yang efeknya jauh lebih terasa pada kondusivitas publik? Rasanya bukanlah cara yang strategis, apabila MA harus terus memodifikasi batasan skala pencurian ringan hanya karena indikator yang dipakainya mengacu pada fluktuasi nilai pasar komoditas tertentu.

Amir Syamsudin, Menteri Hukum dan HAM, malah menanggapi Perma ini dengan mengatakan, “Pada umumnya pelaku kasus pelanggaran hukum tipiring adalah orang yang ekonominya lemah sehingga lebih (terjaga) keadilannya.” Masalahnya, belum tentu orang yang ekonominya lemah juga mencuri barang yang nilainya rendah, justru semakin lemah ekonomi seseorang, bisa melecut motif untuk melakukan pencurian besar guna mendempul kesenjangannya.

Sebagaimana ungkapan Jimmy Breslin pada awal tulisan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pencuri selalu mencari objek yang termahal untuk dicuri, sekaligus objek yang termudah untuk dicuri. Teori pencurian selalu berbanding lurus dengan harga (termasuk harga jual kembali/resell), menyusul yang kedua adalah kualitas dan yang menempati posisi terakhir adalah fitur/fungsi. Jadi, menyamakan kategori pencuri dengan taksasi angka tertentu sejatinya adalah bumerang, alih-alih ingin menghargai keadilan sosial, yang ada justru memicu distorsi sosial karena meruyaknya tingkat pencurian di masyarakat.
Mestinya penangkaran keadilan sosial dimulai dengan prinsip grass-root management (manajemen akar rumput), yaitu dengan mencegah masalah, bukan malah mengatasi masalah. Neraca keadilan baru bisa seimbang jika pemerintah dapat meremajakan iklim sosial di negeri ini, bukan dengan perombakan regulasi dadakan yang standar pagu pidananya ambigu pula.

Intinya, Perma ini tidak layak jika hanya berdiri sendiri, melainkan perlu ada perangkat lain yang mendukungnya dari segala aspek. Cakupannya harus lebih spesifik, seperti imbauan dari Kapolri agar Perma ini juga mengatur tentang pencurian oleh anak di bawah umur. Rencana pemerintah untuk turut mengombinasikan Perma ini dalam KUHP ataupun dengan menjadikannya RUU tersendiri patut didukung, karena Perma ini teramat rentan adanya jika hanya berjalan sendirian di tengah koridor yang penuh dengan kecurigaan dan kesamaran karakter pencuri berkedok kriminalitas modern.***

Medan, 06 Maret 2012


* esai ini pernah dimuat di Rubrik Opini, Harian Analisa (Medan), tanggal 16 Maret 2012

TENTANG PENULIS >>>

DAVID TANDRI

Penulis muda dan blogger aktif kelahiran Medan, 01 Maret 1988. Menulis puisi dan prosa di berbagai media massa cetak dan online. Pernah memenangkan beberapa penghargaan menulis, baik di tingkat lokal maupun nasional. Beberapa puisinya terangkum dalam antologi "Menguak Tabir" (2012). Membaca dan fotografi adalah dua kegiatan yang dinikmatinya di sela-sela kesibukannya dalam berkarier. Kini berdomisili di Medan, Sumatera Utara.

Facebook: David Tandri

Twitter: @davidtandri

Website: www.davidtandri.com